Dalam poster-poster aksinya, massa tersebut “menuduh” YLBHI dan KontraS’ hendak ‘menghancurkan negara’.
“Kami menghormati penyampaian pendapat di muka umum, tetapi kami melihat ini ada rangkaian yang sama dengan serangan dan intimidasi terhadap konsolidasi mahasiswa di Kalibata, upaya membangun stigma dan mendiskreditkan kerja-kerja masyarakat sipil dalam membangun prinsip tata negara yang baik perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan dari gerakan sosial,” tuturnya.
YLBHI melihat bahwa upaya intimidasi ini adalah bagian dari pembungkaman terhadap hak warga negara untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap praktik kecurangan pemilu serta tidak lepas dari kritik keras publik terhadap keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 paska putranya Gibran Rakabuming Raka dicalonkan sebagai Calon Wakil Presiden.
Hingga hari ini, 5 Februari 2024, setidaknya terdapat 30 lebih Perguruan Tinggi yang telah menyatakan sikap keprihatinan terhadap kondisi Kemunduran Demokrasi di Indonesia di bawah rezim Presiden Joko Widodo.
Pernyataan sikap ini diawali dengan Deklarasi Guru Besar UGM yang menyesalkan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Deklarasi selanjutnya dilakukan oleh Guru Besar UII yang menyatakan darurat sikap kenegaraan Jokowi dan tergerusnya demokrasi di Indonesia, Diikutii oleh, Guru Besar UI yang menyatakan keprihatinan terhadap hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.
