“Artinya, Presiden Joko Widodo telah memaksa institusi TNI untuk menjilat ludah mereka sendiri demi kepentingan politik keluarga Presiden Joko Widodo,” ujarnya tegas.
Dirinya menyampaikan Presiden Joko Widodo tidak hanya mempolitisasi TNI, melainkan meruntuhkan marwah dan martabat TNI yang telah dibangun oleh banyak prajurit dengan darah dan air mata.
“Kami memandang sudah seyogyanya TNI tidak ditarik-tarik dan dilibatkan dalam “cawe-cawe” politik praktis dengan melantik seorang jenderal pelanggar HAM dengan pangkat terhormat,” ujarnya.
“Kami mengingatkan agar alat pertahanan keamanan negara seperti TNI dan Polri untuk tetap netral dan tidak berpihak dalam aras politik apapun. Pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo Subianto akan semakin memperpanjang rantai impunitas,” lanjut Dimas.
Dengan diadakannya gelar tersebut, Dimas menegaskan maka tindakan kejahatan yang dilakukan atau melibatkan prajurit militer akan dianggap sebagai hal “normal” karena kejadian tak terduga pelakunya alih-alih diproses hukum tetapi justru diberi gelar jenderal kehormatan.
“Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak, Pertama, Presiden untuk membatalkan rencana pemberian jabatan kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998,” tegasnya.
