“Menempati ranking 115 dari semua negara yang disurvei,” ujar Basaria.
Bukti lainnya adalah Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index) yang dirilis World Justice Project yang hanya mencapai 0,53 dari skala 0-1 pada 2023.
Baca juga: Yassona Meminta TPDI Terus Suarakan PertanggungJawaban Pidana Kerusuhan Mei 1998
“Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat jauh dari standar ideal indeks negara hukum,” jelas Basaria.
Selain itu, The Economist Intelligence Unit juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat.
Baca juga: Waspadai Rekayasa Gugatan Untuk Memperluas Dinasti Politik dan Nepotisme
Kemudian, Varieties of Democracy Project menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan praktik kartel partai politik. Mereka memberikan skor 25 pada 2023.
“Karena maraknya bagi-bagi kekuasaan di antara partai politik dengan akuntabilitas yang sangat kurang pada pemilih,” kata Basaria.
