Berdasarkan pandangan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan mendesak:
Pertama, Mabes TNI harus menghentikan rencana penambahan Kodam untuk semua Provinsi Indonesia. Selain tidak berkontribusi memperkuat pertahanan negara, penambahan Kodam hanya akan menimbulkan sengkarut pengelolaan keamanan dalam negeri dan berdampak buruk bagi demokrasi.
“Lebih dari itu, penambahan Kodam untuk seluruh provinsi di Indonesia juga sebagai bentuk pemborosan anggaran pertahanan negara di tengah terbatasnya anggaran untuk pemenuhan dan modernisasi alutsista kita saat ini,” ujar Julius.
Kedua, Pemerintah dan DPR segera melakukan restrukturisasi komando teritorial (Kodam hingga Koramil) dan digantikan dengan model postur dan gelar kekuatan militer yang lebih kontekstual dengan dinamika ancaman dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Perlu diketahui Markas Besar (Mabes) TNI kembali menegaskan akan membangun Komando Daerah Militer (Kodam) baru untuk seluruh provinsi di Indonesia.
Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap pada 28 Februari 2024.
