“Mekanisme pemilihan anggota BPK maupun KPK memang menjadi persoalan pelik dan lingkaran setan. Mengapa? Para calon yang ingin menjadi anggota BPK maupun KPK harus memiliki koneksi dengan partai politik, seperti itu persepsi masyarakat,” jelas dia.
Bahkan, menurut Aras beberapa dari mereka yang sudah jadi, ditengarai memiliki hubungan langsung atau calon anggota legislatif yang tidak jadi dari partai tertentu.
Ia menambahkan ersepsi tersebut juga berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Baca juga: Bangun Kerja Sama, Lulusan Mahasiswa Prodi Akuntansi Unusia Bakal Dapat Dua Gelar
“Kelau benar adanya persepsi masyarakat tersebut. Maka hubungan istimewa anggota BPK dengan pengelola anggaran sulit terhindari. Karena hampir seluruh pimpinan instansi berasal dari dari partai politik,” jelas pria asal Bone itu.
Maka dari itu, ia bilang anggota BPK tidak akan bisa berintegritas dalam menjalankan tugas. Apalagi akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Kecuali mereka dipilih dari orang-orang yang tidak memiliki beban politik dan afiliasi partai. (Red/tim)
