Jakarta, Dari ketiga capres yang mendiskusikan pelanggaran HAM Papua, dapat dikatakan, Capres Ganjar dan Anies menawarkan jalan dialog, ini jauh lebih progresif ketimbang capres nomer 2.
Meski secara gagasan ini bukan sesuatu hal yang baru, karena pernah didorong dan diusulkan oleh kelompok masyarakat sipil dan jaringan masyarakat sipil yang bergerak di isu perdamaian Papua.
“Sejak tahun 2000an didorong sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik di Papua yang sampai sekarang belum dijalankan oleh Pemerintah,” kata Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri di Catatan Diskusi dengan tema Tanggapan terhadap Debat Perdana Visi dan Misi Calon Presiden 2024 di kawasan Tebet, Rabu (13/12/2024).
Kalau kita mencermati pendekatan-pendekatan yang dijalankan oleh pemerintah dalam konteks penanganan Papua, menurut Ghufron di era Orba cenderung mengedepankan pendekatan kekerasan dan pendekatan militer yang kemudian melahirkan pelanggaran HAM.
Dirinya menambahkan di era reformasi memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggunakan jalan non-koersif seperti pembentukan Otonomi Khusus dan pendekatan Pembangunan.
“Di sisi lain harus diakui secara de facto pendekatan keamanan militeristik pasca 1998 sampai hari ini masih terus digunakan oleh Pemerintah itu bisa dilihat dari pengiriman pasukan non-organik dari luar Papua yang melalukan operasi militer ke Papua,” ujarnya.
Menurut Ghufron salah satu pendekatan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah dalam konteks Papua adalah dialog.
“Pendekatan politik melalui dialog sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan Papua yang belum dijalankan,” imbuhnya.
Ghufron menjelaskan kita punya pengalaman dengan konflik aceh yang diselesaikan melalui dialog antara pemerintah dan GAM, dan aceh hari ini masuk dalam fase perdamaian sekarang.
“Bicara soal dialog, bicara tentang jalan non kekerasan. Dengan Dialog itu mereduksi pendekatan-pendekatan militeristik,” jelasnya.
Dalam paparan Capres Prabowo Subianto, Ghufron melihat tidak ada gagasan yang orisinil yang disampaikan terhadap penyelesaian konflik Papua bahkan ada kecenderungan untuk melanjutkan pendekatan-pendekatan selama ini yang dilakukan oleh pemerintah.
“Cara pandang yang terlalu state-sentris dan cenderung menyalahkan pihak asing yang ikut turun tangan dalam konflik Papua. Cara pandang ini justru akan melegitimasi cara-cara yang militeristik,” ujarnya.
